Sulbar, Masihkah Engkau Lita’ Pembolongan ?
Sulbar bergerak, Sulbar berderak, Sulbar bergeser, Sulbar berjalan, Sulbar membangun, Sulbar terjebak, Sulbar tergelicir, Sulbar terjerembab, Sulbar tergerus. Dan entah begitu banyak kata kerja yang bisa disampirkan pada Sulbar yang berubah.
Dalam kecepatan 9999 knot atau di kecepatan 9999 kilo meter perjam, dan atau di kecepatan 9999 detik semua serta merta dipacu dan berubah. Tetapi untuk dan bagi sebuah perubahan, Sulbar sungguh nyaris tidak mengalami apa yang disebut metamorfosa positif. Tidak lacur memang, sebab begitu ditanyakan kepada rakyat atau mereka yang selalu di atasnamakan, maka simpulan yang selalu meluncur dari bibir mereka adalah, semuanya stagnan, semuanya statis, bahkan miris dan menyakitkan. Betul memang, begitu banyak yang berubah, tetapi mereka—warga—yang melulu diatasnamakan demi perubahan yang mereka sebut pembangunan itu nyaris tidak pernah berpihak kepada mereka.
Melalui beragam diskusi yang digelar oleh mereka yang mengklaim diri warga nomor dua—civil society—di propinsi ini atau mereka yang masuk dalam kategori manusia yang mumpuni, cerdas dan brillian, selalunya menyimpulkan dua hal ; yang pertama Sulbar memang berubah, pasca ia menjadi propinsi. Tetapi pada saat yang bersamaan, dalam banyak hal, Sulbar juga belum bergeming dari ketidakberdayaan warga, baik ketidak berdayaan kultural maupun struktural.
Bagi sebagian kalangan atau mereka yang memegang pucuk-pucuk jabatan, memang secara ekonomis juga style mengalami perubahan yang maha drastis, mulai dari tampilan mobil, gaya hidup dan predikat dalam ikatan keluarga dan sosial mereka kian menjadi. Dan dengan mobil dinas mewah, tidak jarang mereka petantang petenteng kesana kemari dengan auman sirene pengawal saat berkunjung ke titik nadir kesengsaraan warganya, lengkap dengan gaya yang serba menteren.
Tetapi tentu saja, sungguh mati, tulisan ini tidaklah berpretensi untuk membangun ketidakpercayaan, apalagi apatisme warga kelas tiga atas perangai para pejabat di propinsi ini—yang kalau mau jujur—seakan perlu pemahaman yang memadai tentang bagaimana mestinya melayani warga. Sebab fakta terakhir yang tertawarkan justru mereka, para pejabat hanya mementingkan diri sendiri, seakan tidak pernah sadar bahwa mereka hidup dari keringat warga yang selalu diatasnamakan itu.
Padahal disadari atau tidak, perjuangan pembentukan Sulbar tidaklah akan terealisir andai tidak di back up oleh dukungan dan kemauan politik warga. Tentu dengan iming-iming bahwa kelak jika Sulbar jadi, akan terjadi perubahan yang amat dahsyat bagi bergeraknya proses penyejahteraan bagi warga yang ada di Sulbar. Dimana rentang kendali pelayanan akan lebih dekat dengan warga.
Tetapi apa yang terjadi hari ini. Proses pelayanan publik selalunya dinilai sebatas pelayanan yang lipt service, artifisial dan simbolik belaka, warga yang ingin dilayani oleh para pejabatnya, tidak jarang malah diperlakukan layaknya hamba yang dilempar kesana kemari, belum lagi uang tip bagi staf yang melayani mereka.
Alhasil, Sulbar kini tidak lagi menjadi milik warga, tetapi menjadi milik para pejabat. Lalu pertanyaannya Sulbar untuk apa dan untuk siapa ?
Semula kita berpikir bahwa kelak Sulbar akan memiliki pencitraan sebagai Lita’ Pembolangan yang memiliki daya ciprat bagi warga masyarakat yang berdiam di dalamnya. Yang dalam bahasa kulturalnya bisa dipahami sebagai “tau membolong di nawang, nawang membolong di atauan” artinya ada suasana sumblim bagi penyatuan yang substantif essensial dan balancing yang memungkinkan terciptanya iklim simboase antara warga dengan aparatur, antara warga dengan alam. Begitupun sebaliknya dan seterusnya. Hingga lahir sebuah stabilitas damai yang bisa mengatmosfere bagi siapapun yang menguhuni lita’ mala’bi ini. Bukan malah suasana gerah dan sumuk yang berorientasi kepada keberangan-keberangan juga ketegangan-ketegangan antar sesama.
Yah, bayangan tentang Sulbar yang aparaturnya memiliki vitalitas untuk melayani warga masyarakatnya secara simultan dan massif. Juga tentang sebuah propinsi yang melulu bergerak dalam upaya pemfungsian peran-peran pelayanan publik. Juga tentang propinsi yang memiliki daya hidup untuk mendorong warga ke arah tercerahkan dalam beragam dimensi. Mulai dari pendidikan, keamanan, politik, kesehatan, ekonomi, budaya dan suasana religiusitas.
Lantas, tukilan apa yang bisa diaksentuasi pada Sulbar di Hari Raya Kurban kali ini, ketika kita semuanya masih berada dalam tahapan mengurbankan bukan malah berkurban bagi lita’ yang kita sebut mala’bi ini.
Bukan hikayat sebuah propinsi yang setiap statemen pejabatnya justru kian mengeruhkan suasana, atau tentang pembangunan prasarana yang acapkali tidak tepat guna dan sasaran. Dimana pengelolah dan pelaksana pembangunan hampir 70 % dilaksanakan oleh bukan putra daerah. Atau tentang pejabat publik yang bangga dengan perjalanan dinasnya yang nyaris lebih tinggi tinimbang biaya pembangunan propinsinya, atau tentang mereka yang duduk di singgasana jabatan tetapi tidak tahu mau melakukan apa dengan jabatannya. Atau mereka yang kikuk menjadi orang yang sontak kaya lantaran jabatan, dengan gaya layaknya pengusaha, padahal sejatinya mereka mestinya memposisikan diri sebagai jongos (baca : pelayan) bagi rakyatnya yang notabene adalah pemegang sah kedaulatan. Atau tentang beragam acara yang menjebakkan diri pada suasana keprotokoleran yang ruwet dan acapkali terlambat dan molor mungkret.
Lalu salahkah, jika kini kita merindukan pejabat dan pemimpin birokrasi yang serius sebagai pejabat publik dan memiliki karakter tawadhu serta memahami kesadaran sublim uluhiyah untuk saban hari menciumi tumit warga. Dan sanggup mengejewantahkan makrifat kemanusiaan dan memiliki sense of service untuk mencuci kaki rakyat sebagai perlambang pengabdiannya selaku pemegang mandat amanah dari rakyat yang dipimpinnya.
Dan pertanyaan terakhir dari spasi terakhir tulisan ini adalah, Sulbar masihkah engkau lita’ pembolongan ? Atau jangan-jangan kini saatnya rakyat turun ke jalan mengendus mereka yang pongah, lalu menggorok mereka satu-satu menjadi kurban. Sebab telah begitu lama rakyat di letakkan dalam posisi dikurbankan. Sekaligus sebagai bagian dari upaya mempertajam daya lacak bagi jejak artefak Ibrahimi di peradaban yang kian nanar ini. Ataukah kita telah kian kabur, sehingga begitu goblok kita meletakkan kedzaliman sebagai keladziman. (mst)
Catatan : Sebelumnya tulisan ini pernah dimuat di Radar Sulbar
Tinggalkan Balasan