Dicari, Wakil Rakyat yang Paham Rakyat

Pemilihan umum atau Pemilu adalah sebuah momentum penyerahan kedaulatan. Itu tak bisa ditawar. Penyerahan kedaulatan dari rakyat kepada sesama rakyat yang diyakini mampu memikul beban aspirasi yang berupa denyut kemauan politik, kemauan sosiologis, kemauan fsikologis dan hendak kemana arah kompas pelayaran kapal yang bernama negara atau daerah di arahkan.
Essensi dari penyerahan kedaulatan itu adalah amanah, atau proses penyerahan yang seyogyanya dipahami sebagai mewakilkan kepada yang dianggap lebih paham, lebih mengerti dan lebih cakap dalam mengartikulasi dan atau menterjemahkan kemauan rakyat yang diwakilinya dan itu melalui Pemilu.
Sampai disini, Pemilu dan demokrasi sebagai proses politik adalah ikhwal yang tidak bisa tidak, harus menjadi sesuatu yang mutlak tertafsir dalam sebuah mekanisme kebijakan politik negara. Dua sisi keping mata uang. Dan yah, begitulah kira-kira.
Jawaban diatas hanya akan mengemuka, jika kita mencoba mempertanyakan kenapa momentum politik menjadi sesuatu yang mutlak ada dalam sebuah negara juga daerah, sedangkan politik acapkali dipahami sebagai proses perebutan dan pelenggengan kekuasaan yang terejawantah dalam mekanisme kelicikan dan acapkali melahirkan ketegangan-ketegangan yang berakhir pada pertikaian baik itu soft ware (baca : urat saraf) maupun hard ware (baca : fisik).
Dan tampaknya itulah yang terjadi hari ini, alias fakta masih acapkali menunjukkan, betapa politik masih didominasi oleh kepentingan perolehan suara yang berarti perolehan kekuasaan.
Simpelnya, para pemain politik yang baru maupun yang lama acapkali hanya muncul di tengah-tengah rakyat dan merasa diri bagian dari rakyat dan berangkulan dengannya hanya pada saat menjelang pesta demokrasi, semacam Pemilu. Padahal sesaat setelah memperoleh kekuasaan atau mendapatkan daulat rakyat yang memang ditunggu-tunggu itu mereka lalu lari tunggang langgan dan lepas dari kendali rakyat yang mereka wakili.
Dan parahnya, rakyat disatu sisi, utamanya yang memang belum melek politik tidak jarang justru memanfaatkan mementum Pemilu sebagai kesempatan untuk menerima pemberian dan bersifat karitatif dari para kandidat yang kelak akan mewakili mereka. Artinya rakyat menempatkan dirinya untuk dibeli dan didatangi untuk menerima pemberian dalam beragam bentuk, tanpa didahului oleh komitmen politik yang kelak akan murni mengusung kepentingan rakyat. Selain terjebak pada kepentingan pragmatisme belaka. Alhasil yang terjadi adalah jual beli suara dan Pemilu apapun bentuknya, berubah bentuk menjadi semacam pasar rakyat yang ramai dengan hiruk pikuk jual beli.
Sampai disini, politik dan momentum Pemilu belum bergerak ke arah bagaimana membangun artikulasi demokrasi ke dalam ranah kekuasaan yang idealnya betul-betul mampu memposisikan diri sebagai person atau lembaga yang akan menggelontor kebijakan (policy) dalam ranah yang lebih luas dan beralaskan kepentingan warga dan masyarakat ke arah yang lebih berkeadaban.
Fakta ini, oleh beberapa orang diklaim sebagai bagian dari mandeknya pendidikan politik warga yang ada. Padahal menurut pemikir dan peminat masalah politik, tugas utama dari partai politik atau lembaga politik apapun namanya, adalah memberikan pemahaman kepada warga akan hak-hak politik masyarakat. Karena konon, hanya dengan pemahaman hak-hak politik warga yang disertai dengan pemahaman hak-hak dasar wargalah, kiranya, artikulasi politik dan demokrasi serta daulat rakyat itu dapat terimplementasi dalam kehidupan yang senyatanya.
Bukan malah menempatkan partai politik atau lembaga politik lainnya hanya sebagai media untuk memungut suara dari warga masyarakat pada saat momentum Pemilu tiba. Setelah itu, terserah warga mau faham atau tidak dengan kenyataan-kenyataan politik yang membelit mereka itu adalah hal lain.
Rasanya untuk Pemilu yang akan di helat pada Tahun 2009 nanti penomena ini akan tetap berlanjut, dan tentu saja akan tetap pula menjadi sebuah ironi di negara yang mestinya telah cukup dewasa dalam mengartikulasi politik dan demokrasi ini.
Tentu prediksi ini tidaklah berlebihan, sebab fakta terkini membuktikan bahwa betapa berseliweran partai politik yang wira wiri mencari dan menjaring kandidat yang akan diusung untuk maju sebagai calon legislatif. Bahkan begitu banyak suara yang menyebutkan bahwa sungguh yang acapkali terjadi adalah transaksi jual beli antara partai dengan kandidat yang berhajat untuk menjadi calon legislatif.
Jawaban djitu, sebagai pembenaran yang biasa terlontar dari tokoh-tokoh partai yang melakukan itu adalah, mekanisme politiklah yang membuat seperti itu, dimana tahapan ferivikasi partai politik dilakukan beberapa saat menjelang pesta demokrasi itu tiba, sehingga yang terjadi adalah, lahirnya banyak partai politik baru yang sebelumnya gagal dan lalu kemudian berfusi dengan partai yang senasib. Dan alih-alih berharap, partai itu bisa melakukan pendidikan politik, untuk melakukan rekruitmen kandidat calon yang akan maju dari partai mereka saja, tidak jarang mereka telah cukup kesulitan. Belum lagi mempertanyakan tingkat popularitas dan ketokohan serta dukungan politik money (bukan money politik) dari seorang calon yang akan direkrut sebagai calon legislatif dari partai tertentu itu.
Sehingga jangan heran, jika hari ini kita dipertemukan oleh banyak calon legislative yang sebelumnya tidak pernah terbaca rekam jejaknya untuk terjung ke dalam ranah politik praktis serupa itu, mendadak menjadi calon legislative. Cukup simpel memang memahami penomena ini, sebagai salah satu ekses dari kian banyaknya jumlah partai politik. Tetapi yang memiriskan sesungguhnya adalah, adakah jumlah partai politik yang banyak itu telah berbanding sebangun dengan tingkat pemahaman politik warga atau tidak. Atau adakah kelak ini akan memberikan kontribusi atas bangunan demokrasi dan gelontoran kebijakan yang sungguh-sungguh berpihak ke rakyat atau tidak.
Jika tidak, maka antara aktor politik dan rakyat adalah bagian yang tidak terpisahkan ikut berdosa dalam menggerakkan dan mendorong roda peradaban ke dalam jurang kehancuran yang syarat dengan ketololan-ketololan dan muslihat model terkini.
Tentu saja, saya tidak sedang membangun apatisme, tetapi ini mungkin bahagian dari sesuatu yang mesti kita pikirkan masak-masak hari ini. Utamanya terkait dengan penomena maraknya orang yang menjadi calon legislatif padahal sungguh yang ada dalam batok kepala mereka adalah sungguh jauh dari kepentingan rakyat yang akan mendorong mereka untuk menjadi wakil rakyat.
Atau adakah, duduk menjadi wakil rakyat juga telah menjadi semacam lapangan kerja baru di tengah ketidak mampuan negara dalam meresfon penyediaan lapangan kerja. Sehingga semua orang harus cawe-cawe bermimpi untuk menjadi wakil rakyat. Dengan berharap gaji yang besar dengan kualitas kerja yang rendah. Luput bahwa pekerjaan rakyat yang lebih serius menggarap hari-harinya untuk menafkahi kehidupannya jauh lebih berat dan lebih berkualitas, kendati penghasilan rakyat tidak jarang jauh lebih rendah.
Atau jangan-jangan menjadi calon legislatif itu hanya dimaknai sebagai bahagian dari life style atau gaya hidup dan sekedar jual tampang dan gagahan hari ini. Kalau itu yang terjadi maka sebagai rakyat, kita hanya membutuhkan para wakil rakyat yang sungguh lahir dari rakyat. Tidak hanya membombardir warga dengan photo dan tampang keren melalui baliho, banner, stiker dan spanduk juga dengan amplop dan pemberian lain, dan berharap mereka terposisikan sebagai malaikat atau dewa penolong di hati rakyat (charity).
Dan tentu saja, untuk menjadi wakil rakyat, tidak hanya dibutuhkan kecakapan, tetapi lebih dari itu, juga mesti punya niat baik atau komitmen moral yang memadai. Tetapi niat baik untuk menjadi wakil rakyat saja belumlah cukup, tanpa didukung oleh pemahaman yang memadai tentang persoalan rakyat, ditambah dengan tingkat pemahaman yang holistik terhadap berbagai hal. Boleh jadi, juga termasuk kemampuan untuk mendeteksi dirinya (self correction) masuk kategori politisi busuk atau tidakkah dia. Dan akan kian runyam urusannya memang, jika para calon wakil rakyat kita yang bakal maju itu belum tuntas dan khatam menjadi rakyat, tiba-tiba mengambil sikaf sempurna untuk meloncat menjadi wakil rakyat.(mst)

~ oleh Muhammad Syariat Tajuddin di/pada 2 Juli 2009.